Postur Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini perlu dikembangkan,
sehingga portofolio kompetensinya sesuai dengan standar global. Reformasi
birokrasi dengan menekankan progarm revolusi mental hendaknya disertai dengan
program pengembangan karier yang mampu membentuk ASN kelas dunia.
Tak
pelak lagi ASN juga membutuhkan program pengembangan diri, baik lewat kursus
atau diklat reguler, maupun melanjutkan studi atau kuliah di luar negeri untuk
mempelajari disiplin ilmu baru yang belum ada di perguruan tinggi dalam negeri.
Seperti bidang manajemen aset pemerintah daerah atau bidang e-Goverment terkini
yang menjadi faktor utama terwujudnya keunggulan kinerja birokrasi.
ASN
perlu melihat jendela dunia untuk mengembangkan karier dan bidang profesinya.
Agar tidak seperti katak dalam tempurung yang setiap harinya merasa sumpek dan
terus berkeluh kesah. Tentunya ini membutuhkan kemampuan berbahasa asing bagi
ASN. Untuk itulah dibutuhkan kursus atau pendidikan bahasa asing, terutama
bahasa bangsa yang kini menjadi pusat peradaban dan jantungnya pengembangan
Iptek maupun proses inovasi global.
Kerjasama
global pengembangan ASN sudah banyak ditandatangani. Baik dalam forum
negara-negara G20 dan perjanjian bilateral lainnya. Mencetak ASN berkelas dunia
searah dengan inisiatif, serta kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa.
Perbaikan
tata kelola pemerintahan telah menjadi penekanan kerja sama pembangunan Uni
Eropa-Indonesia pada 2016. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia memberikan
bantuan hibah setengah milyar Euro untuk Indonesia yang digunakan untuk
pendidikan dan tata kelola pemerintahan. Negara-negara Uni Eropa memiliki
sejumlah inisiatif dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian
pantas menjadi tujuan pengiriman ASN Indonesia untuk mengembangkan sisi
kemampuan kompetensinya.
Negara
maju seperti Amerika Serikat juga sudah lama memberikan perhatian terhadap
pentingnya kapasitas inovasi oleh ASN di daerah. Sejak 1992 pemerintah Amerika
Serikat menerapkan National Performance Review, yakni kebijakan yang
memfokuskan pada penilaian dan evaluasi sampai seberapa jauh capaian kinerja
dan inovasi ASN di negara bagian utamanya akan masalah manajemen resources.
Perlu
meningkatkan kompetensi dan kapasitas inovasi ASN di pusat dan daerah, sehingga
tatakelola pemerintahan bisa lebih efektif serta berdaya saing global.
Pemerintah daerah perlu investasi SDM berupa pengiriman ASN belajar ke luar
negeri. Selama ini pemerintah daerah sudah mengirimkan SDM ke perguruan tinggi
dalam negeri, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan perguruan
tinggi lainnya, dengan status ikatan dinas. Karena konvergensi teknologi maupun
pesatnya kemajuan tatakelola korporasi global, maka perlu juga terobosan dengan
mengirimkan ASN daerah ke luar negeri.
Para
ASN yang kinerjanya baik sebaiknya diberi kesempatan untuk kuliah dan kerja
magang di negara maju mempelajari tata kelola korporasi dan berbagai inovasi.
Salah satu bidang inovasi yang bisa dipelajari adalah teknologi e-Sourcing yang
kini diintegrasikan dengan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik
atau e-Procurement. Teknologi e-Sourcing bukan sekadar katalog elektronik untuk
keperluan pengadaan barang dan jasa. Tapi, perlu inovasi, sehingga bisa menjadi
aplikasi atau alat bantu analisis dan bisa dijadikan rujukan standar teknis
barang.
Perkembangan
teknologi maupun tren dunia telah menyajikan berbagai inisiatif menuju smart
work. Mestinya, ASN mampu mendayagunakan infrastruktur e-Goverment
seefektif mungkin, sesuai dengan tatakelola dan standar global. Pengadaan
infrastruktur layanan elektronik oleh ASN sudah merata hingga kedaerah. Namun,
manfaat layanan elektronik masih belum optimal, karena lemahnya kapasitas
inovasi. Layanan elektronik merupakan keniscayaan untuk mencapai efektifitas
pemerintahan.
Kinerja
ASN mestinya bermuara terhadap produktivitas nasional. Eksistensi ASN selama
ini belum mampu mendongkrak produktivitas secara signifikan. Saat ini ada
ketimpangan atau gap produktivitas antar negara. Sebagai gambaran kita bisa
membandingkan produktivitas antara Korea Selatan, Malaysia, dan Indonesia.
Produktivitas Korea Selatan lebih tinggi sekitar 6,35 kali (635%) dibangingkan
Indonesia. Lalu, produktivitas Malaysia lebih tinggi sekitar 2,93 kali (293%)
dari Indonesia. Sementara, produktivitas Korea Selatan lebih tinggi sekitar
2,17 kali (217%) dibandingkan Malaysia.
Saatnya
ukuran kinerja dan bobot pekerjaan bagi ASN dirumuskan sebaik-baiknya. Selama
ini kinerjanya belum terukur secara benar. Padahal, di negara maju sudah
dirumuskan standar kinerja ASN secara rinci. Sedangkan di sini baru sebatas
kode etik yang sangat normatif dan belum terukur secara obyektif.
Untuk
meningkatkan kapasitas ASN perlu dilakukan sistem pembobotan pekerjaan dan
evaluasi jabatan dengan metoda Hay Group yang menekankan domain of knowledge
and skill. Ada beberapa tools yang bisa dipakai untuk mengevaluasi
kinerja, kompetensi, dan bobot pekerjaan ASN, antara lain: Hay Group, Mercer,
Watson & Hyatt, Malcolm Balridge. Tools atau metode di atas sudah
diadopsi oleh beberapa lembaga negara dan korporasi kelas dunia serta
disesuaikan dengan nilai dan tradisi local.
BIMO
JOGA SASONGKO, BSAE, MSEIE, MBA : Lulus SMAN 3 Bandung tahun 1990. Berhasil
memperoleh beasiswa dari Menristek BJ Habibie untuk kuliah di teknik
penerbangan atau aerospace engineering,
di North Carolina State University, Ralegh, North Carolina, USA. dari tahun
1991–1995. Kemudian melanjutkan program S2 di Amerika Serikat mengambil program
master jurusan industrial engineering di
Arizona State University. Tahun 1996 penulis kembali ke Indonesia dan berkarir
di BPPT.
Pada 2001 melanjutkan
studi ke FH Pforzheim Jerman dengan mengambil program MBA dan lulus 2003,
kemudian bekerja kembali di BPPT sambil mendirikan Euro Management Indonesia.
Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Umum IABIE (Ikatan Alumni Program
Habibie). Yaitu ikatan alumni para lulusan SMA terbaik seluruh Indonesia dari
tahun 1982–1996 penerima bea siswa kuliah di luar negeri lewat program BJ
Habibie. Penulis saat ini juga menjabat sebagai Wakil Sekjen ICMI.
