MEMBENTUK ASN KELAS DUNIA

Postur Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini perlu dikembangkan, sehingga portofolio kompetensinya sesuai dengan standar global. Reformasi birokrasi dengan menekankan progarm revolusi mental hendaknya disertai dengan program pengembangan karier yang mampu membentuk ASN kelas dunia.

Tak pelak lagi ASN juga membutuhkan program pengembangan diri, baik lewat kursus atau diklat reguler, maupun melanjutkan studi atau kuliah di luar negeri untuk mempelajari disiplin ilmu baru yang belum ada di perguruan tinggi dalam negeri. Seperti bidang manajemen aset pemerintah daerah atau bidang e-Goverment terkini yang menjadi faktor utama terwujudnya keunggulan kinerja birokrasi.

ASN perlu melihat jendela dunia untuk mengembangkan karier dan bidang profesinya. Agar tidak seperti katak dalam tempurung yang setiap harinya merasa sumpek dan terus berkeluh kesah. Tentunya ini membutuhkan kemampuan berbahasa asing bagi ASN. Untuk itulah dibutuhkan kursus atau pendidikan bahasa asing, terutama bahasa bangsa yang kini menjadi pusat peradaban dan jantungnya pengembangan Iptek maupun proses inovasi global.

Kerjasama global pengembangan ASN sudah banyak ditandatangani. Baik dalam forum negara-negara G20 dan perjanjian bilateral lainnya. Mencetak ASN berkelas dunia searah dengan inisiatif, serta kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa.

Perbaikan tata kelola pemerintahan telah menjadi penekanan kerja sama pembangunan Uni Eropa-Indonesia pada 2016. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia memberikan bantuan hibah setengah milyar Euro untuk Indonesia yang digunakan untuk pendidikan dan tata kelola pemerintahan. Negara-negara Uni Eropa memiliki sejumlah inisiatif dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian pantas menjadi tujuan pengiriman ASN Indonesia untuk mengembangkan sisi kemampuan kompetensinya.

Negara maju seperti Amerika Serikat juga sudah lama memberikan perhatian terhadap pentingnya kapasitas inovasi oleh ASN di daerah. Sejak 1992 pemerintah Amerika Serikat menerapkan National Performance Review, yakni kebijakan yang memfokuskan pada penilaian dan evaluasi sampai seberapa jauh capaian kinerja dan inovasi ASN di negara bagian utamanya akan masalah manajemen resources.

Perlu meningkatkan kompetensi dan kapasitas inovasi ASN di pusat dan daerah, sehingga tatakelola pemerintahan bisa lebih efektif serta berdaya saing global. Pemerintah daerah perlu investasi SDM berupa pengiriman ASN belajar ke luar negeri. Selama ini pemerintah daerah sudah mengirimkan SDM ke perguruan tinggi dalam negeri, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan perguruan tinggi lainnya, dengan status ikatan dinas. Karena konvergensi teknologi maupun pesatnya kemajuan tatakelola korporasi global, maka perlu juga terobosan dengan mengirimkan ASN daerah ke luar negeri.

Para ASN yang kinerjanya baik sebaiknya diberi kesempatan untuk kuliah dan kerja magang di negara maju mempelajari tata kelola korporasi dan berbagai inovasi. Salah satu bidang inovasi yang bisa dipelajari adalah teknologi e-Sourcing yang kini diintegrasikan dengan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-Procurement. Teknologi e-Sourcing bukan sekadar katalog elektronik untuk keperluan pengadaan barang dan jasa. Tapi, perlu inovasi, sehingga bisa menjadi aplikasi atau alat bantu analisis dan bisa dijadikan rujukan standar teknis barang.

Perkembangan teknologi maupun tren dunia telah menyajikan berbagai inisiatif menuju smart work. Mestinya, ASN mampu mendayagunakan infrastruktur e-Goverment seefektif mungkin, sesuai dengan tatakelola dan standar global. Pengadaan infrastruktur layanan elektronik oleh ASN sudah merata hingga kedaerah. Namun, manfaat layanan elektronik masih belum optimal, karena lemahnya kapasitas inovasi. Layanan elektronik merupakan keniscayaan untuk mencapai efektifitas pemerintahan.

Kinerja ASN mestinya bermuara terhadap produktivitas nasional. Eksistensi ASN selama ini belum mampu mendongkrak produktivitas secara signifikan. Saat ini ada ketimpangan atau gap produktivitas antar negara. Sebagai gambaran kita bisa membandingkan produktivitas antara Korea Selatan, Malaysia, dan Indonesia. Produktivitas Korea Selatan lebih tinggi sekitar 6,35 kali (635%) dibangingkan Indonesia. Lalu, produktivitas Malaysia lebih tinggi sekitar 2,93 kali (293%) dari Indonesia. Sementara, produktivitas Korea Selatan lebih tinggi sekitar 2,17 kali (217%) dibandingkan Malaysia.

Saatnya ukuran kinerja dan bobot pekerjaan bagi ASN dirumuskan sebaik-baiknya. Selama ini kinerjanya belum terukur secara benar. Padahal, di negara maju sudah dirumuskan standar kinerja ASN secara rinci. Sedangkan di sini baru sebatas kode etik yang sangat normatif dan belum terukur secara obyektif.

Untuk meningkatkan kapasitas ASN perlu dilakukan sistem pembobotan pekerjaan dan evaluasi jabatan dengan metoda Hay Group yang menekankan domain of knowledge and skill. Ada beberapa tools yang bisa dipakai untuk mengevaluasi kinerja, kompetensi, dan bobot pekerjaan ASN, antara lain: Hay Group, Mercer, Watson & Hyatt, Malcolm Balridge. Tools atau metode di atas sudah diadopsi oleh beberapa lembaga negara dan korporasi kelas dunia serta disesuaikan dengan nilai dan tradisi local.

BIMO JOGA SASONGKO, BSAE, MSEIE, MBA : Lulus SMAN 3 Bandung tahun 1990. Berhasil memperoleh beasiswa dari Menristek BJ Habibie untuk kuliah di teknik penerbangan atau aerospace engineering, di North Carolina State University, Ralegh, North Carolina, USA. dari tahun 1991–1995. Kemudian melanjutkan program S2 di Amerika Serikat mengambil program master jurusan industrial engineering di Arizona State University. Tahun 1996 penulis kembali ke Indonesia dan berkarir di BPPT.

Pada 2001 melanjutkan studi ke FH Pforzheim Jerman dengan mengambil program MBA dan lulus 2003, kemudian bekerja kembali di BPPT sambil mendirikan Euro Management Indonesia. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Umum IABIE (Ikatan Alumni Program Habibie). Yaitu ikatan alumni para lulusan SMA terbaik seluruh Indonesia dari tahun 1982–1996 penerima bea siswa kuliah di luar negeri lewat program BJ Habibie. Penulis saat ini juga menjabat sebagai Wakil Sekjen ICMI.